KFA Diduga Sediakan Layanan Seksual Wasit Asing

Praktik penyediaan fasilitas hiburan seksual bagi wasit asing diduga pernah dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Dugaan penyimpangan ini menyasar perangkat pertandingan internasional yang berlaga di negara tersebut sepanjang periode 2011 sampai 2012. Keterangan resmi tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan rilisan 2016, sebagaimana dilansir dari Bola via berita Yonhap.

Penggunaan kartu kredit korporasi KFA terdeteksi dipakai membayar panti pijat hingga tempat hiburan malam di Kota Seoul serta lokasi penyelenggara pertandingan lainnya. Pengeluaran anggaran tersebut terjadi antara Maret 2011 sampai Maret 2012 pada tujuh laga internasional. Cakupan pertandingan meliputi babak Kualifikasi Olimpiade London 2012 dan Kualifikasi Piala Dunia 2014.

Fasilitas non-teknis ini disinyalir dinikmati sekitar belasan korps baju hitam beserta koordinator pertandingan. Para petugas tersebut tercatat berasal dari Uzbekistan, Bahrain, Iran, Uni Emirat Arab, dan Jepang.

Tim nasional Korea Selatan mencatatkan hasil tidak terkalahkan dari seluruh laga tersebut lewat torehan lima kemenangan dan dua kali imbang. Di ajang Kualifikasi Olimpiade, Korea Selatan menekuk Oman 2-0 pada 21 September 2011, lalu bermain imbang 0-0 kontra Qatar pada 14 Maret 2012 usai mengamankan tiket lolos. Kemenangan lain dipetik kala membekuk Kuwait dua gol tanpa balas pada 29 Februari 2012. Hasil tersebut memastikan langkah Korea Selatan melaju ke fase berikutnya pada Kualifikasi Piala Dunia.

Laporan kementerian tidak menemukan bukti langsung yang mengaitkan fasilitas hiburan tersebut dengan hasil akhir di lapangan. Kedudukan Korea Selatan kala bertanding memang lebih diunggulkan sehingga hasil pertandingan dianggap lumrah. Meski demikian, hasil audit kembali memicu kritik tajam publik terhadap kepengurusan KFA. Federasi tersebut juga berpeluang terbebas dari sanksi FIFA berdasarkan batasan waktu Kode Etik.

FIFA menetapkan batas kedaluwarsa penuntutan pelanggaran umum selama lima tahun, sementara kasus korupsi serta penyuapan mencapai sepuluh tahun. Batas waktu tidak berlaku bagi kasus eksploitasi, kekerasan, maupun pelecehan seksual, namun pembayaran fasilitas hiburan dewasa belum tentu masuk klasifikasi tersebut. Cho Chung-yun menjabat sebagai Ketua KFA saat dugaan pelanggaran berlangsung.

Kementerian mengonfirmasi telah meminta aparat kepolisian mengusut Cho atas dugaan penyalahgunaan dana organisasi pada Desember 2016. Penggunaan kartu perusahaan di lokasi yang tidak wajar juga terbukti dilakukan oleh jajaran pegawai aktif maupun mantan Staf KFA. Namun perincian perkara tidak dipublikasikan secara luas lantaran kendala verifikasi faktual.

Pengakuan Mantan Pejabat dan Penyidikan Polisi

Pihak kementerian menguraikan bahwa pegawai yang terlibat tidak dijatuhi hukuman pidana maupun sanksi internal. Stasiun TV JTBC menjadi media pertama yang membuka kembali temuan ini ke publik.

Beberapa mantan pengurus KFA membeberkan kepada JTBC bahwa para wasit tamu yang meminta secara khusus untuk diantar ke tempat hiburan malam. Tindakan semacam itu diakui sebagai hal yang lumrah dilakukan pada era tersebut. Bahkan, salah satu mantan eksekutif KFA mengklaim praktik serupa berlangsung jauh lebih parah di negara lain.

Perwakilan KFA yang aktif menyatakan kesulitan melacak riwayat transaksi kartu kredit pada kurun waktu tersebut, namun menegaskan aturan internal kini telah diperketat. Sorotan kasus ini mencuat kembali usai kepolisian menggeledah KFA House di Seoul dan markas besar KFA di Cheonan. Penggeledahan berkaitan dengan penyelidikan penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih timnas pada 2024.

Penyidik menyita dokumen untuk mendalami dugaan campur tangan petinggi KFA, termasuk mantan Ketua Chung Mong-gyu. Hong Myung-bo dan Chung Mong-gyu memutuskan mundur setelah Korea Selatan gugur di penyisihan grup Piala Dunia 2026, serta telah memberikan kesaksian di parlemen pada 30 Juli.