PERBASI Skorsing Pelatih Basket 10 Tahun Akibat Kekerasan

Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (DPP PERBASI) menjatuhkan sanksi skorsing 10 tahun kepada seorang pelatih yang melakukan kekerasan terhadap pemain di Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari Bola. Keputusan tegas tersebut mengikat seluruh aktivitas kepelatihan yang bersangkutan dalam ekosistem basket nasional.

Langkah disiplin ini ditetapkan melalui Badan Legal, Etik, dan Disiplin DPP PERBASI berdasarkan surat keputusan tertanggal 31 Agustus 2026. Selain melarang partisipasi dalam pertandingan selama satu dekade, organisasi juga menetapkan pencabutan lisensi kepelatihan secara permanen jika pengadilan mengeluarkannya lewat putusan berkekuatan hukum tetap.

Sanksi disiplin organisasi tersebut dijatuhkan berdasarkan acuan Pasal 43 Anggaran Dasar PERBASI. Pasal ini memberi kewenangan penuh untuk menindak tegas setiap insan olahraga yang melanggar ketentuan resmi internal.

Ketua Umum DPP PERBASI G. Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa pihak organisasi tidak menoleransi segala bentuk tindakan kekerasan dalam proses pembinaan para atlet.

"DPP PERBASI mengingatkan kepada semua pelatih maupun stakeholder yang terlibat dalam pengembangan bola basket di Indonesia untuk tidak memakai cara-cara kekerasan dalam pembinaan atlet," ujar Budisatrio.

Ia juga langsung memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat daerah untuk bertindak responsif apabila menemukan tindak pelanggaran serupa.

"Saya, selaku Ketum DPP PERBASI menginstruksikan kepada semua pengurus PERBASI di seluruh Indonesia untuk merespons aktif sekaligus mengusut tuntas setiap kekerasan yang terjadi dan terus berkoordinasi dengan DPP PERBASI dalam setiap langkah yang diambil," tegasnya.

Keputusan tersebut diambil usai memperhitungkan laporan resmi investigasi DPD PERBASI Jawa Tengah bernomor 232/PERBASI-JATENG/VIII/2026 tertanggal 9 Agustus 2026. Hasil investigasi awal menemukan indikasi kekerasan verbal seperti hinaan, ancaman pencabutan beasiswa, hukuman tak relevan, hingga rendahnya kehadiran melatih tim putri.

Laporan tersebut turut mengungkap adanya dugaan tindakan pemukulan di luar jam latihan, intervensi kehidupan pribadi, intimidasi, penggeledahan barang tanpa izin, hingga tindakan fisik berupa pukulan, tendangan, dan usapan ludah saat pertandingan maupun pengarahan tim.

Sekretaris Jenderal DPP PERBASI Nirmala Dewi menyatakan bahwa langkah penindakan ini merupakan komitmen nyata untuk menegakkan integritas dan tata kelola organisasi.

"DPP PERBASI berkomitmen menjaga integritas dan disiplin dalam setiap kegiatan olahraga basket. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan insiden serupa tidak terulang di masa depan," kata Nirmala.

Perkara dugaan tindak pidana ini juga telah diteruskan ke pihak kepolisian. Ketua Badan Legal, Etik, dan Disiplin DPP PERBASI Fritz Siregar memaparkan status proses hukum yang sedang berjalan.

"Yang bersangkutan saat ini sedang dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dengan nomor LP/B/237/VII/2026/SPKT/POLRESTABES SEMARANG POLDA JAWA TENGAH," ungkap Fritz.

Sikap kritis terhadap metode kepelatihan berunsur kekerasan turut disampaikan oleh jajaran kepengurusan bidang sumber daya manusia.

Wakil Ketua DPP PERBASI Bidang SDM Christopher Tanuwidjaja menilai metode keras merupakan cerminan dari kegagalan komunikasi seorang figur pelatih.

"Para pelatih yang masih menggunakan tindak kekerasan menunjukkan ketidakmampuan dalam berkomunikasi dan kelemahan mereka dalam memimpin. Sehingga cara termudah agar murid/pemain takut adalah dengan menunjukkan kekerasan," kata Christopher.

Ia menambahkan bahwa intimidation tidak akan pernah menciptakan rasa hormat yang sejati dari para atlet.

"Yang harus kita ingat rasa takut bukanlah respek, dan ketakutan suatu saat dapat berubah jadi pemberontakan," pungkasnya.