Ia menegaskan dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui proses hukum, bukan dianggap sebagai kesimpulan yang telah terbukti.
Sengketa PT Ganda Wahana Cakrawala Ikut Disorot
Perusahaan ketiga yang menjadi perhatian FPKG adalah PT Ganda Wahana Cakrawala, yang mengelola konsesi Blok Taludaa seluas 3.714 hektare.
Fahrul menyoroti sengketa perusahaan tersebut di Pengadilan Negeri Gorontalo melalui perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gto.
Dalam perkara itu, FPKG menyinggung dugaan pengambilan sampel mineral secara sepihak sebelum penetapan pemenang lelang yang sah.
“Ini perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur maupun penyimpangan dalam proses pengelolaan wilayah pertambangan,” ungkapnya.
FPKG Minta Direksi dan Pejabat ESDM Diperiksa
Atas berbagai persoalan tersebut, Fahrul mendesak Kejati Gorontalo segera memanggil dan memeriksa jajaran direksi ketiga perusahaan tambang tersebut.
FPKG juga meminta penyidik memeriksa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo.
Pemeriksaan itu, menurut Fahrul, diperlukan untuk menelusuri proses penerbitan rekomendasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta pengawasan dokumen lingkungan.
“Kejagung sudah membuka jalan dengan menjerat tersangka korporasi dan membongkar manipulasi dokumen, status suspend hingga pemilik manfaatnya. Sekarang bola panas ada di tangan Kejati Gorontalo,” tegasnya.
Fahrul menilai penegakan hukum di sektor pertambangan tidak semestinya hanya menyasar penambang rakyat. Korporasi besar juga harus diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Desakan tersebut menjadi tuntutan FPKG kepada Kejati Gorontalo agar dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan di Bone Bolango ditelusuri melalui proses hukum.