BONTANGPOST.CO.ID – Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) bersama Satgas Pemuda Pengawal Pertambangan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo mengusut dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan di Kabupaten Bone Bolango.
Desakan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
FPKG menilai langkah Kejagung dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan pertambangan. Mereka meminta aparat penegak hukum di Gorontalo menelusuri persoalan perizinan, status penghentian sementara atau suspend, hingga identitas pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial owner perusahaan tambang.
Koordinator FPKG, Fahrul Wahidji, menyebut ada tiga perusahaan pertambangan di Bone Bolango yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, yakni PT Gorontalo Minerals (GM), PT Celebes Bone Minerals (CBM), dan PT Ganda Wahana Cakrawala.
PT Gorontalo Minerals Disorot soal Lingkungan dan Lahan
Fahrul meminta aparat penegak hukum menelusuri pengelolaan konsesi pertambangan PT Gorontalo Minerals yang disebut berpotensi berdampak terhadap kawasan hutan lindung dan lingkungan di wilayah hulu Sungai Bone dan Sungai Mak.
Ia juga menyoroti konflik lahan dengan masyarakat Bone Pesisir serta temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada akhir 2025 mengenai kualitas air di wilayah lingkar tambang.
Menurut Fahrul, kandungan tembaga di Sungai Bula disebut mencapai 371,5 kali lipat dari ambang batas baku mutu.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Status Suspend PT CBM Dipertanyakan
Selain PT Gorontalo Minerals, FPKG meminta Kejati Gorontalo mengusut PT Celebes Bone Minerals (CBM), terutama terkait status suspend perusahaan yang disebut berlaku hingga 2027.
Fahrul mempertanyakan proses pemenuhan dokumen perusahaan di tengah status penghentian sementara tersebut serta adanya penolakan sebagian masyarakat Bone Pesisir terhadap aktivitas pertambangan.
FPKG juga meminta penyidik menelusuri pemilik manfaat sebenarnya di balik perusahaan tersebut.
“Kami menduga terdapat keterkaitan perusahaan tersebut dengan lingkaran kekuasaan mantan gubernur Gorontalo berinisial RH. Dugaan ini untuk dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum,” ujar Fahrul.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.