"Kami tidak anti-investasi. Kami mendukung hilirisasi nikel. Tapi hilirisasi yang kami dukung adalah hilirisasi yang menyejahterakan rakyat, bukan hilirisasi yang meminggirkan rakyat lingkar tambang," ujar Hudri.
Hudri menegaskan, jika dalam 2x24 Jam ke depan PT AKP tidak menunjukkan itikad baik untuk membuka rekrutmen secara transparan, KIM Desa Tambakua akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian ESDM RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meminta evaluasi terhadap IUP PT AKP.
"Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas: kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat Tambakua adalah rakyat yang dimaksud dalam pasal itu. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di atas tanah kami sendiri yang kaya nikel," tutup Hudri.