news

Soal Tuduhan Dasco dan Judol, Pengamat: Kritik Harus Akademik dan Ilmiah

Jumat, 20 November 2026 | 16:10 WIB
Foto : Arjuna Putra Aldino, Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES)

 


BONTANGPOST.CO.ID
 -
Akun media sosial milik Tito Tri Kadafi @tokads pada pertengahan November 2026, mengunggah pernyataan dan pertanyaan di media sosial yang menyinggung nama Sufmi Dasco Ahmad. Tito mengulas kembali laporan investigasi Majalah Tempo edisi April 2025 berjudul "Tentakel Judi Kamboja" yang mengaitkan nama Dasco dengan dugaan bisnis kasino dan judi daring di Kamboja.

Menurut Arjuna Putra Aldino, Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia tuduhan tersebut hanya mengandung sensasi politik namun sangat miskin prinsip dan standar akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Arjuna, pernyataan Tito mengandung kesalahan kategori (category mistake) karena tidak bisa membedakan antara hubungan kontraktual dengan kepemilikan perusahaan.

Dalam klarifikasinya pada 19 November 2026, Sufmi Dasco mengakui bahwa kedua perusahaan tersebut tercantum dalam CV yang disampaikan pada 2022 ketika proses pengangkatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk. Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya pernah menangani proyek konstruksi pembangunan gedung hotel di Kamboja pada 2012 dan hubungan bisnis tersebut berakhir setelah proyek selesai.

“Hubungan kontraktual tidak dapat disamakan dengan kepemilikan perusahaan. Sebuah perusahaan konstruksi yang membangun gedung hotel tidak otomatis menjadi pemilik aset, pengelola hotel, ataupun operator kasino yang kemudian beroperasi di dalamnya. Sehingga hubungan bisnis yang ditemukan Tempo tidak cukup untuk membuktikan bahwa Sufmi Dasco terlibat dalam bisnis perjudian online”, papar Arjuna

Kedua, menurut Arjuna pemilik akun @tokads juga harus memahami konsep beneficial ownership. Penentuan pemilik manfaat tidak cukup dilakukan dengan menemukan nama seseorang dalam riwayat bisnis perusahaan. Harus diperiksa kepemilikan, kendali efektif, kewenangan, dan hak atas manfaat ekonomi.

“Penyebutan nama dalam CV tidak dapat diperlakukan sebagai bukti beneficial ownership. Dengan kata lain, pengalaman bisnis dan kepemilikan manfaat merupakan dua kategori yang berbeda”, tambah Arjuna

Sehingga menurut Arjuna, tuduhan tersebut mengandung logical fallacy terutama guilt by association, seseorang diasumsikan terlibat dalam tindakan suatu entitas hanya karena pernah memiliki hubungan dengan entitas tersebut.

Kekeliruan ini harusnya dihindari dalam pernyataan publik, terutama ketika menyangkut reputasi seseorang dan dugaan aktivitas kriminal.

“Tuduhan ini secara logika saja tidak nyambung, apalagi soal transparansi bukti yang digunakan. Ini repotnya jika tidak bisa membedakan kritik ilmiah dengan penyataan yang hanya ingin menarik sensasi politik. Masalahnya ini menyangkut reputasi seseorang yang dituduh berkaitan dengan aktivitas kriminal. Disini persoalannya jadi serius”, jelas Arjuna

Manurut Arjuna, relasi bisnis bukan bukti kepemilikan. Pengalaman korporasi bukan bukti beneficial ownership. Hubungan dengan sebuah perusahaan bukan bukti keterlibatan dalam judi online. Apalagi, hubungan historis dengan suatu entitas bisnis bukan pula bukti bahwa seseorang menerima keuntungan dari aktivitas ilegalnya. Jika rantai pembuktian itu belum ditunjukkan, tuduhan bahwa Sufmi Dasco terlibat dalam bisnis judi online hanyalah character assassination yaitu upaya sistematis untuk merusak reputasi, kredibilitas, atau kehormatan seseorang.

“Penyataannya seperti jumping conclusion, menggunakan investigasi tempo untuk menuduh seseorang, masalahnya seberapa jauh kesimpulan tentang keterlibatan dalam perjudian dapat ditarik dari investigasi tersebut. Ini kan menarik kesimpulan melampaui kekuatan bukti dan bisa dicurigai sebagai character assassination yang berbau politik”, ungkap Arjuna

Selain itu, menurut Arjuna, persoalan serius dalam kehidupan politik kita adalah ketika fakta kehilangan kedudukannya dan digantikan oleh opini, interpretasi, serta narasi kepentingan. Demokrasi membutuhkan perlindungan terhadap kebenaran faktual, apalagi ketika sebuah penyataan yang disampaikan di media sosial dapat merusak reputasi pihak yang sedang dituduh. Kekuatan sebuah argumen ditentukan oleh alasan yang dapat diuji.

“Tentu, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi, dan pejabat publik boleh dikritik bahkan harus dikritik, tetapi kritik dan tuduhan harus akuntabel. Sehingga menciptakan ruang publik yang sehat”, tutur Arjuna
Menurut Arjuna, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental. Akan tetapi, ketika seseorang mengajukan tuduhan mengenai keterlibatan individu dalam aktivitas kriminal, ia harus mampu menunjukkan dasar faktual yang mendukung pernyataannya.

“Dalam demokrasi, akuntabilitas berlaku dua arah; pertama, Sufmi Dasco sebagai pejabat publik harus terbuka terhadap pemeriksaan atas riwayat bisnisnya. Ia tidak dapat menggunakan kedudukan politik untuk menghindari pertanyaan masyarakat. Namun, Tito sebagai pengkritik juga harus bertanggung jawab atas klaim yang disampaikannya. Kebebasan berekspresi tidak menghapus kewajiban untuk membedakan fakta, dugaan, interpretasi, dan opini”, tambah Arjuna

Halaman:

Tags

Terkini